JAKARTA - Dilaporkannya para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Mabes Polri menimbulkan spekulasi kalau lembaga pimpinan Abraham Samad ini ingin dilemahkan oleh oknum tertentu.
Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menegaskan, kalau KPK sejatinya tidak bisa dilemahkan karena lembaga ini berdiri di atas Undang-Undang.
"KPK sulit dilemahkan karena itu dilindungi undang-undang, kecuali Undang-Undangnya yang diganti atau dicabut. Jadi, sebenarnya KPK secara institusi itu merupakan institusi yang kuat," ungkap Fadli di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2015).
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya bisa mengambil sikap atas polemik yang terjadi di internal KPK. Misal, kalau pimpinan KPK bermasalah, Presiden harus membuat Keputusan Presiden (Keppres) pemberhentian.
"Presiden membuat Keppres tentang pemberhentian ini, dan mengajukan pengganti kepada DPR. Begitu prosedurnya, kan Undang-Undang bukan musyawarah mufakat," pungkasnya.
(rif)
0 comments:
Post a Comment